Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Membangkitkan Perekonomian Tanjungpinang” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanjungpinang bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Sabtu (20/12/2025), membuka secara gamblang persoalan mendasar yang selama ini menghambat kebangkitan ekonomi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau tersebut.
Dalam forum lintas sektor yang berlangsung di Hotel Pelangi itu, terungkap bahwa lemahnya iklim investasi dan keterbatasan infrastruktur strategis menjadi penyebab utama stagnasi ekonomi Tanjungpinang, bahkan memicu kebocoran perputaran uang ke daerah lain, khususnya Batam.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, secara terbuka mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang pada 2025 yang berada di kisaran 3 persen belum cukup kuat untuk menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Sebagian besar perputaran uang masyarakat Tanjungpinang justru mengalir ke Batam. Ini menjadi tantangan serius yang harus segera kita jawab bersama,” tegas Lis dalam paparannya.
Lis menilai, keterbatasan lahan serta persoalan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi penghambat utama masuknya investasi baru. Dari sekitar 1.600 hektare lahan HGU dan HGB di Tanjungpinang, hanya sekitar 300 hektare yang masih aktif, sementara sisanya berstatus kedaluwarsa dan belum tertata secara optimal.
Selain itu, ketiadaan pelabuhan yang mampu melayani kegiatan ekspor dan impor secara langsung membuat posisi Tanjungpinang kalah bersaing dibanding daerah lain di Kepulauan Riau.
Kepala BP Tanjungpinang, Cokky Wijaya Saputra, menambahkan bahwa kawasan Free Trade Zone (FTZ) sejatinya masih memiliki potensi lahan, meski sebagian berada di kawasan hutan. Menurutnya, pengelolaan FTZ dapat dilakukan melalui berbagai skema kerja sama yang tetap memperhatikan aspek regulasi dan lingkungan.
Ia juga menyoroti potensi Pelabuhan Tanjung Moco yang dinilai strategis untuk kembali diaktifkan sebagai pintu ekspor-impor.
“Jika pelabuhan ini bisa difungsikan kembali, dampaknya akan signifikan terhadap geliat ekonomi Tanjungpinang,” ujar Cokky.
Persoalan struktural tersebut turut diperkuat oleh pandangan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bobby Jayanto. Ia menilai, berbagai persoalan klasik seperti minimnya penerangan jalan, rendahnya kebersihan kota, hingga tumpukan sampah di kawasan pelantar, terus berulang setiap tahun tanpa solusi tuntas.
“Ini bukan sekadar soal estetika kota, tapi juga menyangkut daya tarik investasi dan pariwisata. Pemerintah perlu menyiapkan anggaran khusus, termasuk sarana pembersih pantai dan laut,” tegas Bobby.
Dari sisi akademisi, Dr. Wahyu Eko dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menekankan bahwa persoalan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembangunan manusia. Ia menyoroti mutu pendidikan, persoalan stunting yang masih menimpa ratusan anak, hingga keterbatasan layanan kesehatan di kawasan Dompak sebagai masalah mendasar yang harus ditangani secara simultan.
FGD ini juga mencatat berbagai masukan terkait sektor transportasi dan pariwisata, mulai dari keterbatasan bus sekolah, belum optimalnya integrasi transportasi publik, hingga minimnya destinasi wisata unggulan yang benar-benar siap jual.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menyatakan telah mengaktifkan kembali enam unit bus transportasi umum dan tengah menyusun kalender pariwisata daerah sebagai langkah awal pemulihan.
Forum yang digelar PWI Tanjungpinang dan MTI ini diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, melainkan menjadi pijakan evaluasi kebijakan agar persoalan struktural yang selama ini membelenggu ekonomi Tanjungpinang dapat diselesaikan secara nyata dan terukur.
Comment