Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Tanjungpinang mengadakan media gathering bersama awak media Kota Tanjungpinang di Meeting Room Nite and Day Laguna Hotel, Kamis (28/01).
Kepala Cabang BPJS Kota Tanjungpinang, Agung Utama Muchlis mengungkapkan pada pertemuan ini BPJS kesehatan ingin membahas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke-2 Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bersama awak media.
Pertemuan dilaksanakan untuk menjelaskan apakah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 menyalahi putusan MA.
Menjawab pertanyaan tersebut, Agung Utama Muchlis menjelaskan bahwa untuk menilai apakah perpres tersebut menyalahi putusan MA apa tidak dapat dilihat berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Material.
“Ada 3 ketentuan dalam menjalankan putusan MA yaitu menerbitkan peraturan baru, membatalkan peraturan yang digugat oleh pemohon,” paparnya.
Dan yang terakhir adalah apabila dalam 90 hari tidak ada peraturan baru yang diterbitkan maka aturan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
“Dengan kata lain penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tidak menyalahi putusan Mahkamah Agung,” tegasnya.
Agung Utama Muchlis juga menambahkan untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya peserta PBPU dan BP/Mandiri kelas 3 masih disubsidi oleh Pemerintah.
“Demi memastikan jaminan kesehatan untuk rakyat Indonesia,” tutupnya.
Comment