Tanjungpinang, suarakepri.com – Menjelang pelantikan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri, dua kubu mulai terbentuk dan berseteru.
Bahkan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Tanjungpinang Kepulauan Riau bersitegang prihal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri menetapkan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri periode 2016-2021.
Pro dan Kontra, dua kubu mulai menilai keputusan DPRD Kepri dan menyatakan sikap.
Hal ini berawal dari pernyataan Ketua Umum Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR, Datok Huzrin menyatakan akan menemui Kementerian Dalam Negeri terkait pemilihan dan penetapan Isdianto.
Huzrin Hood, saat dikonfirmasi, mengatakan menolak hasil keputusan DPRD Kepri menetapkan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri.
Menurutnya, kelima mekanisme penetapan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri tidak sesuai dengan perturan yang ada. Kelima partai pengusung tidak merekomendasi dua nama calon Wakil Gubernur Kepri, hanya Isdianto yang direkoemndasi.
“Saya mengharapkan Gubernur dan Mendagri jangan tanda tangan dulu keputusan DPRD, harus sesuai dengan mekanisme yanga ada. Untuk apa duduk jadi Wakil Gubernur tapi tidak bisa bekerja sama dengan Gubernur nantinya. Jangan sidang paripurna penetapan, harus sesuai dengan mekanisme,” katanya.
Ia mengatakan siap uttuk mendudukkan permasalahan kelims partai yang tidsk merekomendasi dua nama yang diusungkan ke Panlih Wagub Kepri di DPRD Kepri, dengan tidak memaksakan ego partai.
“Saya berharap kepada Isdianto dan DPRD Kepri jangan memaksakan kehendak, coba diatur kembali, dan tidak satu nama secara aklamasi dikarenakan satu nama tidak melengkapi administrasi. Terserah mau siapa saja, yang penting didudukkan terlebih dulu, kalau dia tidak bisa konsultasi kita (BP3KR) yang dudukkan, sesuai aturan dan adat istiadat,” ujarnya.
Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Riau ini tengah mempersiapkan dukungan dari sejumlah Ormas, untuk menolak penetapan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri.
Dikabarkan, lebih kurang 21 Ormas menolak penetapan Isdianto sebagai WKil Gubernur Kepri.
“Malam ini masing-masing ormas akan berkumpul untuk menyatakan sikap penolakan, dan dipastikan terus bertambah,” ujarnya.
Dari Aliansi Masyarakat Peduli Kepri (AMPK) pun merespon dan mulai bereaksi dari statmen Huzrin ini.
Lebih kurang 56 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kepulauan Riau yang tergabung dalam AMPK, siap mengawal rekomendasi Wakil Gubernur Kepri dari DPRD ke Gubernur hingga penetapan dari Presiden RI Joko Widodo.
Pendiri AMPK, Andi Cori Patahudin, di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan pengawalan tersebut upaya untuk mempertahankan keputusan DPRD Kepri. Ia menduga, terdapat sekelompok orang yang ingin menolak keputusan Paripurna DPRD Kepri tentang penetapan calon Wakil Gubernur Kepri belum lama ini.
DPRD Kepri menetapkan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri hasil rekomendasi lima partai pengusung Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
“Sangat disayangkan dengan adanya penolakan itu, dan kami siap mengawal pelantikan Wakil Gubernur ini hingga selesai, kami akan melawan siapa saja yang ingin menggagalkan terbentukanya Wakil Gubernur Kepri, untuk sampai ketahapan ini membutuhkan proses panjang,” ujarnya.
Menurut Andi Cori, penolakan atas keputusan paripurna penetapan Wakil Gubernur Kepri melalui DPRD Kepri tersebut, disampaikan tokoh pendiri Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hood, yang terbit disejumlah media lokal.
“Saya sudah berkomunikasi dengan beliau untuk tidak menghentikan proses yang sudah berjalan, saya dan kami yang muda menghargai beliau, jangan sampai kami yang muda tidak menghargai beliau,” paparnya.
Senada disampaikan Ketua LSM Garda Fisabillillah, Raja Muhammad Edi Mansur Razak. Ia mengatakan keputusan DPRD dalam penetapan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri sudah sesuai dengan mekanisme. Kelima partai pengusung, yang terdiri atas Gerindra, Nasdem, PPP, PKB dan Demokrat sudah menjalankan aturan yang ditetapkan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur Kepri.
“Ini penting sesuai dengan lima tahun jabatan Gubernur Kepri, pemerintahan sangat membutuhksn Wakil Gubernur, untuk target RPJMD, dan karena ini amanah yang harus dijalankan. Keputusan DPRD Kepri sudah sesuai dengan konstitusi negara, dan sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati,” jelasnya, yang juga menjabat sebagai pengurus Zuriat Kerajaan Riau-Lingga.
Diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menyepakati Isdianto menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri periode 2016-2021.
Isdianto ditetapkan sebagai Wakil Gubernur Kepri secara aklamasi dalam sidang Paripurna laporan akhir panitia khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur Kepri, di Gedung DPRD, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (7/12).
Penulis : ant dan agra
[sk]
Comment