Tanjungpinang, SuaraKepri – Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama Satpol PP, Kepolisian, KPU, serta Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan terus bergerak menertibkan APK (Alat Peraga Kampanye) dan BK (Bahan Kampanye) di 4 kecamatan, 18 kelurahan se Kota Tanjungpinang, Minggu (14/4/2019).
Hal ini sangat disayangkan, pasalnya masuk di Pemilu tahun Milenial, karakter oknum peserta pemilu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka dinilai masih lalai dengan aturan yang ada saat masa tenang. Suradji mengatakan, ditahun 2019 Bawaslu masih menjadi “Petugas” penertib APK dan BK milik peserta Pemilu.
“Dan yang paling disayangkan, bukan hanya peserta baru, petahana juga malah masih ada yang tidak patuh terhadap aturan,” kata Suradji saat diwawancarai, Senin (15/4/2019).
Seyogyanya, kata Suradji, peserta Pemilu bertanggung jawab atas APK yang telah mereka pasang disetiap sudut Kota.
“Ini enggak, akhirnya Bawaslu beserta Satpol PP dan Polisi juga yang berjibaku menurunkan APK. Harusnya memang ada space khusus agar Bawaslu tidak bersusah payah,” tambah Suradji.
Dari Bawaslu, tercatat ada sebanyak 1.500 APK dan BK yang telah ditertibkan oleh Bawaslu bersama tim hingga masa tenang ini.
“Saat ini merupakan penertiban APK yang ke 7 kali selama pemilu 2019. Sudah ada 1.500 APK yang telah ditertibkan,” kata Ketua Bawaslu Tanjungpinang, Muhammad Zaini, Senin (15/4/2019).
Muhammad Zaini mengatakan, proses penertiban APK selesai hingga Minggu malam. Sebelum penertiban Bawaslu Kota Tanjungpinag telah melakukan pendekatan persuasif dengan mengirimkan surat kepada peserta pemilu 2019, bahkan diback up dengan mengingatkan via WhatsApp kepada ketua, pengurus parpol dan tim kampanye. Agar melakukan penertiban paling lambat Sabtu (13/4/2019), pukul 24.00.
“Alhamdulillah, sangat mengapresiasi sebagian parpol dan caleg yang telah menertib APK hingga waktu yang telah dibatasi. Sementara APK yang belum diturunkan, dilakukan penertiban oleh Bawaslu.
Bahkan diupayakan radius 200 meter, seluruh TPS steril dari APK dan BK. Oleh karena itu, diharapkan peran Pengawas TPS dan KPPS serta masyarakat untuk memantau, memastikan semua APK sudah steril dari TPS.
“Patuh kepada aturan, merupakan wujud dari kedewasaan berpolitik, serta menunjuk kualitas demokrasi yang semakin baik,” tutup Zaini.
Penulis : Bie
Comment