Tanjungpinang – Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali mengeluhkan kurangnya stok atau ketersediaan obat. Seharusnya mereka, selain mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka juga dijamin adanya ketersediaan obat.
Hal ini dialami oleh pasien BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang, Elvi Hanim (40tahun) yang menderita kanker stadium tiga. Setelah mendapatkan resep obat dari dokter, Elvi dan pihak keluarga kesulitan mendapatkan stok obat berdasarkan resep diberikan.
“Setelah mencari stok obat yang diberikan, ia (Elvi-red) diarahkan kepada pihak agen obat dan diharuskan membayar hingga Rp 5 juta. Apa tidak kaget dan resah mereka,” ujar Avita Ully, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ketapang, kepada Suara Kepri pada hari Sabtu sore (6/5).
Lanjutnya, seharusnya penyelenggara BPJS Kesehatan harus stanby dengan ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien.
“Ini tidak, selain pasien BPJS Kesehatan diberikan obat murah, pasien juga diharuskan membeli atau membayar obat lainnya yang diakui tidak ditanggung BPJS,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Departemen Manajemen Manfaat dan Kemitraan Farmasi BPJS Sri Mugi Rahayu mengatakan tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kata dia, selama ini selalu mengikuti aturan membayar klaim obat-obatan yang diminta rumah sakit. Namun, terkait masalah itu, pihak Kementerian Kesehatan yang seharusnya menyelesaikannya. “Kami hanya bisa membantu menyampaikan keluhan itu kepada Kementerian Kesehatan.”
Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Bayu Teja Muliawan mengatakan masyarakat dan pihak rumah sakit tidak bisa langsung menyalahkan pihak distributor atau perusahaan obat bila stok obat kosong. “Perlu ditelusuri dari hulu hingga hilir apa masalahnya,” katanya.
Bayu mengatakan sebenarnya sudah ada aturan tentang distribusi obat. Misalnya, hanya pedagang besar farmasi atau distributor standar yang bisa memproduksi serta menyalurkan obat untuk pasien BPJS. Sesuai dengan standar, rumah sakit yang stok obatnya kosong bisa meminta produsen lain untuk menyediakan obat yang dibutuhkan. “Bila stok produsen lain juga habis, kami bisa langsung impor dari luar negeri,” katanya.
Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Hasbullah Thabrany setuju agar pemerintah lebih tegas dalam mengidentifikasi dan mengawasi penyaluran obat BPJS. Ia mengatakan, dalam kasus ini, ada distributor nakal, ada pula perusahaan obat yang nakal.
[sk]
Comment