TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Pada saat terjadinya demo mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) di kantor DPRD Kepri, Dompak pada hari Selasa (25/3), di dalam gedung DPRD Kepri sendiri sedang berlangsung rapat paripurna pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda). Rapat paripurna ini membahas Ranperda Hukum Adat dan Lembaga Adat Melayu yang selama ini dirancang oleh Pemprov Kepri menjadi Perda.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kepri, HM Sani serta dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi, LAM se-Kepri dan 23 anggota DPRD Kepri.
Gubernur Kepri, HM Sani menganggap bahwa Perda LAM ini sangatlah penting mempertahankan dan melestari kebudayaan melayu yang saat ini mulai luntur di masyarakat. “Perda hukum adat dan LAM ini kita harap tidak berbenturan langsung dengan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ada saat ini,” ujar Sani dalam pidatonya.
Dengan banyaknya pengaruh pihak luar terhadap kebudayaan asli daerah Kepri, Sani merasa harus ada strategis khusus untuk melestarikan kebudayaan melayu. “Untuk itu kita mengajukan Ranperda ini dikaji dan dibahas oleh DPRD Kepri agar dapat disahkan menjadi Perda Provinsi Kepri,” pintanya. Selain itu Ranperda hukum adat dan LAM ini diharapkan dapat memagari kebudayaan melayu dari kebudayaan asing yang bertentangan dengan kearifan lokal.
Seusai memberi pidato sambutannya, Sani langsung menyerahkan draf Ranperda hukum adat dan LAM kepada ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi secara simbolis.
[sk]
Comment