PT. Panca Rasa Pratama : Mereka Di PHK Karena Melanggar Peraturan

  • Share
Inilah aksi para pekerja saat meminta dipekerjakan kembali. | SuaraKepri.com

TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Pihak PT. Panca Rasa Pratama kepada SuaraKepri.com pada hari Rabu (20/8), membantah bahwa pihaknya telah melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) kepada 14 orang pekerja tanpa alsan yang kuat. Mereka menegaskan bahwa para pekerjanya itu sudah banyak melakukan pelanggaran dan peraturan yang ada di PT. PRP.

“Tidak benar kami memutuskan hubungan kerja ini secara sepihak. Kami memberhentikan mereka dengan dasar hukum yang kuat dan berasalan,” ujar Faisal, Manager PT. Panca Rasa Pratama di kantornya.

banner 336x280

Selama bekerja, Faisal menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah memberikan banyak toleransi bagi 14 orangnya tersebut. “Mereka sering datang terlambat dan makan di lokasi pabrik, padahal peraturan perusahaan sudah melarang. Tetapi teguran, demi teguran selalu tidak diindahkan mereka,” katanya.

Untuk hak pekerja sendiri, Faisal mengaku bahwa perusahaan telah melaksankan peraturan ketenaga kerja yang berlaku.Ia mengibaratkan, bila hubungan rumah tangga saja bila tidak haromnis dan tidak ada kecocokan lagi, pasti salah satu pihak meminta bercerai demi kenyamanannya.

“Gaji sudah sesuai UMK. Bila memenuhi target, mereka juga mendapatkan bonus dan isentif. Dimana lagi kurangnya ? bila tidak sesuai lagi dengan aturan perusahan, ya kami minta mereka untuk mundur daripada perusahaan mengaji karyawan yang tidak produktif,” tegasnya lagi.

Untuk pesangon para pekerja yang telah bekerja bertahun-tahun hingga berpuluh tahun, Faisal menambahkan bahwa pihak perusahaan telah bersedia untuk membayar pesangon mereka. “Bila mereka datang ingin mengambil pesangon, ya wajib kami berikan. Tetapi bila ingin bekerja kembali, perusahaan bahkan direksi akan sangat keberatan,” paparnya.

Faisal pun meminta kepada pekerja yang berdemo agar menyelesaikan persoalan ini ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI) yang ada di Kota Tanjungpinang.

“Dari pada mereka berdemo menggunakan jasa dari serikat pekerja diluar serikat pekerja di PT. PRP, lebih baik mereka ke PHI. Karena itu akan merugikan mereka, pasti mereka harus membayar iuran ke serikat pekerja tersebut,” ungkapnya.

 

  • Share