SuaraKepri.com, Tanjungpinang – Anggota DPRD Tanjungpinang akan melakukan audiensi atau hearing bersama pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang membahas masalah tidak dilibatkannya anggota dewan dalam panitia seleksi (Pansel) Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjunpinang.
Padahal, ketentuan itu telah tertera dalam undang-undang, Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, Syahrial mengatakan bahwa Pemkot telah “mengangkangi” dua Perda.
“Kalau jadi rencananya Selasa (14/5/2019) akan kita panggil. Namun lihat nantilah, insyaallah kita upayakan jadi,” ujar Syahrial saat dihubungi, Jumat (10/5/2019).
Untuk diketahui, Pemkot Tanjungpinang saat ini tengah melakukan seleksi penerimaan calon Direktur Utama 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Bicara tidak melibatkan unsur Dewan dalam Pansel, ini bertentangan dengan Perda Nomor 4 tahun 2007 tertuang dalam pasal 8,” tutur Syahrial.
Pertemuan dengan Pemkot Tanjungpinang itu sendiri tidak bermaksud menghakimi, sambung Syahrial. Pihak DPRD Tanjungpinang hanya meminta klarifikasi terkait pelanggaran Perda tersebut.
“Ya kita minta klarifikasi, apakah lupa, apakah tidak baca Perda lagi atau gimana. Kita tidak menghakimi lah,” kata Syahrial.
Terkait komunikasi dari Pemkot Tanjungpinang setelah masalah ini hangat, Syahrial mengatakan, hingga saat ini tidak ada komunikasi antara Pemkot Tanjungpinang dengan pihak DPRD, khususnya komisi II yang membidangi masalah BUMD tersebut.
Menurut dia, sejak Pemilu belum ada pertemuan resmi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan DPRD, karena agendanya juga tidak ada.
Syahrial mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemkot Tanjungpinang yang mengabaikan isi dari Perda yang telah berlaku di Tanjungpinang.
Padahal, harusnya sebelum bertindak Pemerintah melakukan penyesuaian aturan terlebih dahulu agar tidak mengalami kesalahan dikemudian hari.
“Kita harapkan dalam pertemuan nanti dapat titik terang dan ini harus menjadi evaluasi dari Pemkot Tanjungpinang,” tuturnya.
Sebelum ini, Syahrial juga mengkritisi Pemerintahan Syahrul yang juga telah melanggar Perda No. 7 tahun 2012, yang telah direvisi pada tahun 2017 yang mengatur dimana hasil RUPS wajib disampaikan kepada DPRD Kota Tanjungpinang.
Sehingga dapat dikatakan, Pemkot Tanjungpinang telah “mengangkangi” dua Perda tersebut.
“Pertama kita tidak dilaporkan RUPS dan sekarang kita tidak dilibatkan jadi Pansel pemilihan Dirut BUMD. Harusnya Pemerintah berikan contoh yang baik, hingga masyarakat juga menaati aturan yang dibuat,” kata Syahrial.
Penulis : Bie
Comment