Tanjungpinang, SuaraKepri.com – Anggota Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Muhammad Syahrial secara tegas menjelaskan, bahwa yang harus melapor hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Pemko Tanjungpinang, bukan Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Perusahaan Daerah (BPD).
Dari pemaparan Iyai dari berita sebelumnya, sapaan Syahrial mengatakan bahwa ada kesalahpahaman, sebenarnya bukan pihak BPR Bestari yang merupakan BPD, tetapi Pemko Tanjungpinang.
“Tetapi yang kita maksud, bukan BPR (maksudnya BPR Bestari) yang punya kewajiban menyerahkan laporan hasil RUPS, tetapi Pemko,” ujarnya saat menghubungi redaksi SuaraKepri.com melalui pesan WhatsAppnya, pada Senin malam (25/3).
Karena sejak Perda tentang Penyertaan Modal direvisi, terkait hasil RUPS BPR Bestari belum ada melaporkan hasil RUPS kepada dewan.
Sejak Perda tersebut direvisi, harusnya terhitung tahun 2018 Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul yang juga Wali Kota sebagai pemegang saham utama melaporkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada dewan.
“Memang sebelumnya tidak ada ketentuan, tapi pada tahun 2017 aturan itu kita revisi, dan sampai saat ini sejak direvisi belum ada Wali Kota menyampaikan hasil RUPS kepada kita,” tutur Syahrial.
Dan hal ini ia lakukan sebagai masukan kepada Pemko Tanjungpinang terkait BPR Bestari yang telah memasuki usia ke-11 ini.
“Kita hanya ingin mengingatkan bahwa ada hal yang dilupakan, sebagai manusia itu hal yang lumrah bila ada yang terlupakan. Apapun aturan yang telah dibuat, harus kita jalankan,” tegasnya.
Syahrial juga tidak lupa mengucapkan selamat ultah ke-11 untuk BPR Bestari sebagai aset Pemko Tanjungpinang yang sangat berharga.
Karena setiap tahun Bank ini rutin menyumbang ke pendapatan asli daerah (PAD) Tanjungpinang.
“Semoga dengan bertambahnya usia BPR Bestari ini, bisa lebih berbenah dan bisa lebih meningkatkan dalam membantu PAD Kota Tanjungpinang serta perannya untuk masyarakat khususnya UMKM,” ungkapnya.
Penulis : Mori
Comment