Nagan Raya, SuaraKepri.com – Tim kejaksaan Negeri Nagan Raya kembali mengeksekusi terpidana LH Mantan Kepala Dinas Perhubungan Nagan Raya pada 2017 terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung mobil barang ( Mobar ) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017.
“Sebelumnya Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.45 WIB Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Nagan Raya telah melakukan eksekusi terhadap LH di Desa Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya,” terang Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Muib,SH.,MH.,melalui Kepala Kasi Intelijen , Achmad Rendra Pratama, Selasa, (29/11/2022).
Rendra Kepala Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Nagan Raya kronologi penanganan perkara terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2022 dengan tuntutan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa LH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Bersalah sebagai orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN serta membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta, subsidair 1 (tahun) kurungan.
Atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memutus terdakwa LH tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 49/ Pid.Sus-TPK/2021PN Bna tanggal 24 Februari 2022 (bebas murni/vrijspraak).
“Lebih lanjut Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 2022, dan mengajukan memori kasasi tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat/setuju dengan putusan PN. Tipikor Nomor 49/ Pid.Sus-TPK/2021PN Bna tanggal 24 Februari 2022, dimana Jaksa Pununtut Umum berpendapat didalam persidangan telah memenuhi unsur unsur tindak pidana dan memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, dikarenakan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana seusai tuntutan,” paparnya.
Setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi Kepada Mahkamah Agung RI memutus pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor putusan 4188/K/PID.SUS/2022, dimana putusan tersebut menyatakan mengabulkan permohonan kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dan membatalkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 49/Pid. Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 01 Maret 2022 dan mengadili sendiri menyatakan terdakwa LH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) tahun serta denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
“Selanjutnya Terpidana LH adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 kini telah diamankan di lapas kelas 2B Meulaboh,” tutupnya
Penulis: Desta
Comment