JPU Tak Puas Atas Putusan majelis Hakim Tipikor Banda Aceh.
Nagan Raya, SuaraKepri.com – Kini Jaksa Kembali leluasa mengeksekusi satu terpidana Z yang merupakan rekanan dari Mantan Kadishub Nagan Raya.
Terpidana Z yang sudah Dieksekusi sebelumnya dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Mobar Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017, Sabtu (3/12/2022).
Kajari Nagan Raya, Muib Melalui Kasi Intelnya Achmad Rendra menerangkan, Terdakwa Zakaria bin T.MIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Bersalah Sebagai Orang Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.
Menjatuhkan Pidana kurungan terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalaninya.
“Dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Nagan Raya,” katanya.
Dimana proses penanganan ini, katanya, Jaksa Penuntut Umum Nagan Raya Harus mengajukan banding akan ketidak puasan terhadap atas putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh sebelumnya yang sempat menyatakan tidak terdakwa terbukti secara sah tidak bersalah.
Bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh Banda Aceh dimana Isi putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi.
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, dan atas Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 09 Mei 2022, dan mengajukan memori kasasi tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat / setuju dengan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 29 Desember 2021.
“Dimana Jaksa Pununtut Umum berpendapat di dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memenuhi 2 alat bukti yang sah, dikarenakan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum Nagan Raya,” lanjut Rendra menjelaskan.
Sementara terpidana Z atas perbuatannya harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dengan kepastian hukum yang berlaku dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku memaksakan pihak kejaksaan untuk menyita harta atau kesesuain ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa Z senilai dengan ketentuan yang atur.
“Sebagaimana diketahui sesuai dengan pasal yang berlaku Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana selain menjatuhkan Pidana kurungan terhadap Terdakwa serta Menjatuhkan pidana tambahan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.579.299.842,-” jelasnya.
Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun serta membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair 1 tahun kurungan,” ungkap Achmad Rendra.
Desta
Comment