Jakarta, SuaraKepri.com – Berkaitan dengan pemberitaan seputar pemeriksaan Wakil Presiden Boediono sebagai saksi untuk kasus Century pada Sabtu lalu, berikut ini penjelasan resmi KPK yang disampaikan oleh Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto.
Yang pertama, kami perlu memberitahukan bahwa pada hari Sabtu telah dilakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia yang pada saat ini menjadi Wakil Presiden RI, berkaitan dengan pemeriksaan terhadap tersangka BM dalam kasus yang dikenal sebagai Bank Century. Ini perlu dikemukakan supaya masyarakat mengetahui dengan jelas apa saja yang dilakukan oleh KPK sebagai bagian dari akuntabilitas terhadap proses yang sudah dilakukan oleh KPK.
Yang pertama, pemeriksaan terhadap saksi Boediono yang dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia dilakukan sebagai final touch dari KPK terhadap keseluruhan pemeriksaaan terhadap kasus Bank Century. KPK menjadwalkan memang pemeriksaan ini akan diselesaikan pada tahun ini dan pemeriksaan pada Gubernur Bank Indonesia adalah mengenapkan atau membulatkan terhadap proses pemeriksaan yang sudah dilakukan sehingga hanya ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa sebelum ini dinaikkan ke tahap selanjutnya, yaitu pasca penyidikan atau yang biasa disebut tahap 2.
Bagian kedua yang hendak dikemukakan, pemeriksaaan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013. Sebelumnya, KPK sudah mengirim surat panggilan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 15 November 2013. Dalam surat panggilan itu disebutkan dengan jelas bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 pukul 10.00 WIB selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang diduga dilakukan oleh tersangka Budi Mulya akan dilakukan terhadap saksi yang bernama Prof DR Boediono MEc.
Berdasarkan surat panggilan itu yang ditanda tanggali 15 November oleh Deputi Penindakan untuk diperiksa pada tanggal 21 November 2013 hari Kamis, maka kemudian KPK mendapatkan jawaban, yaitu pada tanggal 18 November 2013 melalui sekretaris Wakil Presiden di situ disebutkan dengan merujuk pada surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tadi suda saya sebutkan , maka kemudian diajukan sebuah permohonan agar pemeriksaan dilakukan pada hari Sabtu, 23 November 2013 pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Wakil Presiden RI di Jl. Medan Merdeka Utara no 15 Jakarta Pusat. Nah, itu sebabnya pada hari Sabtu dilakukanlah pemeriksaan terhadap seorang saksi yang bernama Prof DR. Boediono MEc.
Yang kedua yang juga perlu dijelaskan, pemeriksaan itu dilakukan pada pukul 10.00 pagi hingga malam hari dan ada sekitar 5 penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan dan salah satunya adalah Deputi Penindakan. Dalam pemeriksaan itu dilakukan proses pemeriksaan yang cukup mendalam berkaitan dengan hal-hal penting yang memang sedari awal perlu ditanyakan. Secara umum misalnya, hal-hal tersebut adalah bagaimana sih soal pembagian kewenangan yang ada dalam tugas Dewan Gubernur. Begitu juga dengan bagaimana pertimbangan dan mekanisme yang berkaitan dengan pembuatan FBI dan khusus yang berkaitan dengan FPJP. Tentu juga kami mendalami hal-hal penting yang berkaitan dengan hal-hal penting FPJP juga kebijakan Gubernur Bank Indonesia yang berkaitan dengan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.
Jadi, ada kurang lebih 10 isu-isu penting yang menurut kami perlu didalami dan ditanyakan kepada saksi Prof DR boediono. Dan, kami mendapatkan berbagai informasi yang melengkapi pemeriksaan-pemeriksaan kami terdahulu dan akan menggenapkan seluruh proses pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi yang sudah kami periksa sebelumnya.
Untuk diketahui juga oleh masyarakat bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 113. Ini bagian yang ketiga, bahwa pada pasal 113 KUHAP, disebutkann sebagai berikut jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi dalam konpersnya. Pemeriksaan memang dilakukan di kantor Wakil Presiden RI di Jl Medan Merdeka Utara no 15 Jakarta Pusat, pemeriksaan tidak dilakukan di kantor KPK. Pemeriksaan yang demikian sesuai hukum acara dapat dibenarkan.
Alasan kedua, bilamana pemeriksaan itu dilakukan di kantor KPK sebagaimana dikemukakan oleh DR Boediono maka DR Boediono dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden RI melekat hak-hak protokoler. Dan kalau hak-hak protokoler itu digunakan maka kemudian dapat menyebabkan proses pemeriksaan yang lainnya yang dilakukan di KPK justru dapat terhambat. Itu sebabnya KPK menyetujui bahwa proses pemeriksaan itu dilakukan di kantor Wakil Presiden.
Kalau pemeriksaan itu dilakukan di kantor KPK, maka harus ada sterilisasi, akan ada begitu banyak security dari Wakil Presiden yang memang sesuai hak-hak protokolernya harus mengamankan proses. Sehingga, kemudian ini justru tidak menyebabkan prinsip-prinsip pemeriksaan yang sederhana, cepat, berbiaya murah, tidak dapat dilakukan.
Yang keempat, yang juga ingin dikemukakan. Pemeriksaan yang berjalan 10 jam itu pada akhirnya bisa diselesaikan oleh penyidik KPK dan penyidik KPK menuntaskan proses pemeriksaan itu.
Yang kelima, yang juga penting untuk dikemukana kepada publik adalah, tidak ada hal-hal yang ingin disembunyikan. KPK memang memberitahukan bahwa proses pemeriksaan itu akan diberitahukan pasca pemeriksaan itu. Dan ini semata-mata didasarkan agar penyidik dapat secara optimal melakukan proses pemeriksaan dan menyelesaikannya sesuai dengan tugas yang diberikannya dengan cepat baru kemudian akan diberitahukan oleh pimpinan KPK dan/atau juru bicara KPK mengenai proses yang sudah dilakukan.
Dan melalui forum ini, KPK memberitahukan mengenai hal ihwal mengenai proses pemeriksaan terhadap Prof DR Boediono dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 dimulai dari jam 10 pagi, dan ini adalah menggenapkan atau sebagai final touch proses pemeriksaan dalam kaitannya dengan kasus Century.
Pada akhirnya, kami ingin mengatakan bahwa inilah bagian dari tanggung jawab kami kepada publik untuk menjelaskan proses itu. Dan ini semata-mata dilakukan ditujukan untuk membangun proses penegakan hukum sebagai bagian dari pemberantasan korupsi yang kita kehendaki bersama.
Terima kasih atas seluruh perhatiannya, dan diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyimak siaran ini.
Wasaalamualaikum wr wb. (SK)
[kpk]
Comment