TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menampik adanya penyimpangan hasil pertambangan bauksit di Kepri khususnya Tanjungpinang dan Batam. Untuk melakukan evaluasi adanya penyimpangan hasil pendapatan negara dari hasil bauksit ini sangat diperlukan data yang begitu akurat. Tetapi KPK mengakui bahwa data pertambangan bauksit di Kepri begitu minim diperolehnya.
KPK pun mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan menyelamatkan sumber daya alam (SDA) yang difokuskan ke tambang Mineral dan Batu Bara (Minerba), di Aula kantor Gubernur Kepri lama, Jalan Basuki Rahmat pada hari Kamis pagi (6/3). Kegiatan sosialisasi KPK ini diwakili oleh Zulkarnaen dan dari pihak kementerian ESDM diwakili oleh Dirjen Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Paul Lubis.
Dalam konfrensi persnya, pimpinan KPK Zulkarnaen mengakui ada 10 pokok permasalahan yang harus dibenahi dalam pencegahan korupsi dan penyelamatan sumber daya alam ini. “Kita sudah turun ke Kepri dua kali, berdasarkan evaluasi kami ada 10 pokok permasalahan yang mendasar harus dibenahi. Evaluasi ini dilakukkan sejak tahun 2011 hingga 2013,” ujarnya saat itu didampingi oleh Gubernur Kepri HM Sani dan Dirjen Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Paul Lubis.
Adapun 10 pokok permasalahan itu diantara lain pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial. Belum ditertibkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba, Renegosiasi kontrak 37 Kontrak Karya (KK) dan 74 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang belum terlaksana.
Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara belum terlaksana dengan baik, Penataan kuasa pertambangan/ izin usaha petambangan (IUP) yang belum selesai, Belum ditetapkannya seluruh wilayah pertambangan.
Untuk laporan reguler harus dibuat per triwulan, per semester atau pertahun, belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah.
Zulkarnaen mengakui saat ini pihak KPK belum mendapatkan laporan dan data akurat dari hasil pertambangan di Kepri ini. “Data kita peroleh belum akurat, jadi kita sangat kesulitan dalam melakukan evaluasi adanya penyimpangan penghasilan negara dari pertambangan ini,” tegasnya.
Data yang belum akurat itu adalah baik itu jumlah pertambangan yang ada maupun hasil tambang yang kelola maupun diekspor. “Kita harapkan adanya pelabuhan khusus untuk pertambangan, bila ada pengusaha yang melakukan kegiatan di pelabuhan yang tidak resmi dari perintah akan kita anggap perbuatan illegal,” ucapnya.
Fungsi pengawasan, jelas Zulkarnaen sangat penting dalam mengawasi adanya penyimpangan dalam pertambangan yang ada. “Pengawasan dari perijinan, kegiatan tambang, pasca tambang hingga tambang itu telah ditutup sangat penting. Agar kontrol pengawasan ini dapat berjalan dengan baik, sangat dibutuhkan koordinasi antar intansi yang ada,” ungkapnya.
KPK sendiri sebelumnya telah melakukan sosialisasi yang sama ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan akan dilanjutkan kembali ke Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Selawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. (KPK)
[sk]
Comment