Tanjungpinang, suarakepri.com – Melihat maraknya korban kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kepri mengundang sejumlah stakeholder dari instansi Pemerintahan dan Komunitas di TCC Sop Tulang, Rabu (09/08).
Adapun kegiatan tersebut lebih kepada membangun komitmen kesepakatan bersama membentuk alur rujukan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis Gender (GBV) pada Kelompok Rentan.
Kelompok rentan yang dimaksudkan mengarah kepada Masyarakat Ekonomi Rendah, Anak, Remaja, Perempuan, PSP, Disabilitas, dan Transgender.
Hal ini dijelaskan langsung oleh Siska Sukmawati selaku Wakil Ketua Pengurus PKBI cabang Tanjungpinang yang menerangkan bahwasanya kegiatan ini lebih kepada sharing informasi mengenai kejadian yang tengah terjadi di lapangan dan bagaimana melindungi diri dari kekerasan seksual.
Hal ini juga melihat dari kondisi ditengah masyarakat, sehingga PKBI Kepri menilai perlu menyusun langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bersama stakeholder terkait untuk membantu masyarakat yang mengalami pelecehan seksual baik secara litigasi maupun non litigasi.
“Tentunya ini akan dimulai dengan cara non litigasi atau secara kekeluargaan terlebih dahulu, tapi jika memang tidak memungkinkan maka kami akan menempuh jalur hukum,” ungkap Siska.
Untuk mendorong itu semua, PKBI Kepri juga telah melibatkan Tenaga Medis dan Psikologis dalam membantu penanganan kasus pelecehan seksual, dimana layanan ini juga telah dimiliki oleh PKBI Kepri.
“Saat ini masih banyak para korban pelecehan seksual yang masih bingung untuk melaporkan pelecehan yang dialaminya. Maka dari itu PKBI Kepri telah memberikan ruang melalui platform SEMBANGIN untuk masyarakat yang ingin mengadu,” papar Siska.
Dilain sisi. Sri Handono selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang menerangkan, kegiatan ini bertujuan untuk membahas kesepakatan tonggak bersama dalam menjalin komitmen dan kerjasama yang bersesinambungan kedepannya antara OPD, FKPD, NGO maupun Organisasi kemasyarakatan lainnya.
Kerjasama yang dimaksud lebih kepada menghadapi tantangan yang lebih komplek untuk bersama-sama mencegah dan menangani masalah kekerasan berbasis gender.
Hal ini perlu dibahas dan segera dilakukan agar pihak terkait dapat mengerti dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan jika kekerasan seksual terjadi. Maka kerjasama dan kesinambungan ini harus segera ditindaklanjuti dan di implementasikan ke masyarakat.
“Mudah-mudahan POKJA dan alur atau SOP penanganan kasus kekerasan berbasis gender segera dapat terbentuk, sehingga smua OPD dan keanggotaan POKJA dapat berjalan sesuasi tupoksinya,” harap Handono.
Adapun yang terlibat dalam kegiatan pada hari ini, perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Kepri, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, P2TP2A Kota Tanjungpinang, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, RSUD Provinsi Raja Ahmad Thabib, PDP Kemuning.
Puskesmas BT 10, Puskesmas Kampung Bugis, Puskesmas Mekar Baru, Puskesmas Melayu Kota Piring, Puskesmas Sei Jang, Puskesmas Pancur, Puskesmas Tanjung Unggat, Yayasan Embun Pelangi Tanjungpinang, Perwakilan Komunitas, Babinsa Pinang Kencana, dan Koperasi RUS.
Penulis : Thafan Casper
Comment