Promo FBS
FBS Reliable Broker
Suara Kepri

Ansar Kejar Percepatan KNMP Kepri, Baru Empat Lokasi Terbangun

53
×

Ansar Kejar Percepatan KNMP Kepri, Baru Empat Lokasi Terbangun

Sebarkan artikel ini
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin rapat evaluasi dan konsolidasi usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada 22 Juni 2026. /F: ist

Tanjungpinang, suarakepri.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di tujuh kabupaten/kota. Dari 119 lokasi yang masuk dalam program tersebut, baru empat lokasi yang telah terbangun, sementara 115 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan.

Data tersebut disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam rangkaian evaluasi pembangunan daerah. Tiga KNMP telah terbangun di Kota Batam, sedangkan satu lokasi berada di Kabupaten Natuna.

Ansar mengatakan program KNMP memiliki arti penting bagi Kepri sebagai daerah kepulauan dengan kawasan pesisir yang luas. Menurutnya, pembangunan kawasan nelayan harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Dengan penataan yang baik, kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin kuat. Kepri merupakan provinsi kepulauan yang memiliki banyak kawasan pesisir sehingga program ini sangat relevan bagi kita,” ujar Ansar dalam rapat evaluasi dan konsolidasi usulan KNMP di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (22/6/2026).

Untuk mempercepat realisasi program, Pemprov Kepri sebelumnya mengusulkan 120 titik lokasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari jumlah tersebut, 82 titik telah memasuki tahap survei topografi.

Puluhan lokasi itu tersebar di seluruh wilayah Kepri, meliputi 20 titik di Kabupaten Kepulauan Anambas, 18 titik di Lingga, 17 titik di Natuna, 10 titik di Bintan, sembilan titik di Karimun, serta masing-masing empat titik di Kota Tanjungpinang dan Batam.

Ansar meminta pemerintah kabupaten dan kota segera melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan data yang diperlukan agar proses survei hingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat.

“Saya berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menggesa percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau,” tegas Ansar.

Selain 82 lokasi yang telah masuk survei, Pemprov Kepri juga mengusulkan tambahan 18 lokasi prioritas kepada KKP. Usulan tersebut diarahkan untuk mengejar target pembangunan 100 KNMP di tujuh kabupaten/kota.

“Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung program nasional, saat ini tiga lokasi telah selesai dibangun dan satu lokasi di Kabupaten Natuna sedang dalam proses pembangunan. Kami juga mengusulkan penambahan 18 lokasi prioritas agar target pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih dapat tercapai,” kata Ansar, Senin (13/7/2026).

Perkembangan fisik paling nyata saat ini terdapat di Batam. Tiga KNMP yang dibangun pada 2025 berada di Pulau Kasu, Sekanak Raya dan Tanjung Banun. Ketiganya telah rampung secara fisik, meski belum seluruh fasilitasnya beroperasi penuh karena proses penyerahan aset dari KKP kepada pemerintah daerah masih berlangsung.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan fasilitas yang sudah dimanfaatkan antara lain sentra kuliner, pelantar, musala dan kantor. Sementara pabrik es dan cold storage belum beroperasi karena masih berstatus pinjam-pakai dari KKP.

“Yang sudah berjalan baru sentra kuliner, pelantar, musala, dan kantor. Sedangkan pabrik es serta *cold storage* belum beroperasi karena asetnya masih dipinjam-pakaikan dari KKP,” ujar Yudi.

Sementara itu, pembangunan KNMP di Natuna terus berkembang. Satu lokasi yang sebelumnya dibangun berada di Desa Cemaga Utara. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyebut KKP telah menyetujui sembilan lokasi tambahan untuk pembangunan tahap pertama 2026, yakni Desa Tanjung, Desa Kelarik, Desa Kelarik Barat, Kelurahan Sedanau, Desa Tanjung Pala, Desa Sededap, Desa Selading, Desa Sabang Mawang dan Desa Batu Belanak.

Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan satu KNMP di Cemaga Utara saat itu telah mencapai progres lebih dari 70 persen, sementara sembilan lokasi lainnya telah mendapat persetujuan dan sejumlah lokasi lain masih dalam proses survei.

“Oleh karena itu, kita memanfaatkan program-program dari pusat seperti kampung nelayan ini untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, minimal membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perputaran ekonomi di daerah,” kata Cen.

Sementara daerah lain masih berada pada tahapan persiapan dan survei. Di Batam, misalnya, selain tiga KNMP yang telah selesai dibangun, pemerintah daerah mengusulkan enam lokasi baru untuk pembangunan 2026. Empat di antaranya telah menjalani survei topografi, sedangkan dua lainnya masih menunggu jadwal survei.

Di Tanjungpinang, perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah kota menyiapkan lima lokasi KNMP, yakni Kampung Bugis, Tanjung Sebauk, Tanjung Siambang, Pulau Penyengat dan Kampung Kolam. Pemerintah daerah menempatkan program tersebut sebagai bagian dari penataan kawasan pesisir sekaligus penguatan aktivitas ekonomi nelayan.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan KNMP tidak semata-mata diarahkan untuk membangun fasilitas fisik, tetapi membentuk ekosistem perikanan yang terintegrasi.

“Program KNMP diarahkan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi membentuk ekosistem kelautan dan perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari aktivitas nelayan, pengolahan hasil tangkapan, koperasi hingga pemasaran,” kata Lis, Selasa (22/9/2026).

Dengan kondisi tersebut, pekerjaan Pemprov Kepri ke depan bukan hanya mengejar penambahan jumlah lokasi, tetapi memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dari survei, kesiapan lahan, pembangunan fasilitas hingga pengoperasian kawasan.

Bagi Kepri, percepatan tersebut menjadi penting karena KNMP diarahkan untuk memperkuat mata rantai ekonomi nelayan. Artinya, keberhasilan program tidak berhenti pada berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi sejauh mana fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan untuk mendukung produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masyarakat pesisir.

Comment