Anambas, suarakepri.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kepulauan Anambas melontarkan peringatan keras kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau. Serikat pekerja mendesak instansi tersebut segera membuka secara transparan hasil pemeriksaan dugaan kekurangan pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) di PT Duta Marine.
Ketua KSPSI Anambas, Sahtiar, menuntut Disnakertrans Kepri menghentikan segala bentuk ketertutupan dalam menangani perkara upah pekerja sektor minyak dan gas bumi (migas) itu. Menurutnya, upaya menutupi proses maupun hasil pemeriksaan sudah tidak lagi relevan setelah Ombudsman RI Perwakilan Kepri membongkar fakta pelanggaran tersebut.
“Ada apa Disnakertrans Kepri menutupi hasil pemeriksaan PT Duta Marine? Masalah ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi karena sudah jelas terungkap dalam hasil pemeriksaan Ombudsman,” tegas Sahtiar kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Sahtiar mendesak dinas segera menyerahkan salinan surat penetapan tertanggal 21 Oktober 2026 yang telah mereka minta secara resmi sejak dua pekan lalu. Ia mengkritik keras dalih birokrasi pihak dinas yang terus menunda penyerahan dokumen dengan alasan menunggu arahan pimpinan.
“Sejak awal laporan SPSI masuk, Disnakertrans terkesan menutupi kasus ini. Pemeriksaan terhadap perusahaan pun dilakukan diam-diam tanpa melibatkan pelapor. Ada apa dengan Disnakertrans?” cecar Sahtiar.
Tak hanya menuntut keterbukaan dokumen, Sahtiar juga menyoroti tajam profesionalisme jajaran pengawas ketenagakerjaan di Disnakertrans Kepri. Ia secara khusus mengkritik sikap Kepala Bidang (Kabid) Disnakertrans Kepri, Aldy Admiral, yang sebelumnya sempat mengklaim tidak ada persoalan upah di PT Duta Marine.
“Kami menyayangkan pejabat pengawas yang tidak profesional, terlebih Kabid Aldy Admiral yang sempat menjamin tidak ada masalah upah di Duta Marine,” ujar Sahtiar.
Atas terbukanya fakta ini, Sahtiar memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Ombudsman Kepri yang dinilainya objektif. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman Kepri tertanggal 27 Oktober 2026, terungkap bahwa Disnakertrans Kepri sebenarnya telah menerbitkan surat penetapan bernomor B/500.15.20.1/195/DTKT/2026 pada 21 Oktober 2026 yang memuat penetapan kekurangan pembayaran upah di PT Duta Marine.
Melalui temuan resmi tersebut, KSPSI Anambas menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga Disnakertrans Kepri membuka dokumen penetapan kepada publik dan memastikan hak-hak pekerja migas di PT Duta Marine terpenuhi sepenuhnya.
Comment