Bintan, suarakepri.com – Proses gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Bintan akan dimulai pada 8 Januari 2025. Kuasa hukum Komunitas Bakti Bangsa (KBB), Agung Ramadhan Saputra, S.H., menyatakan kesiapan penuh dengan membawa bukti-bukti kuat ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK).
Agung menegaskan bahwa ada dugaan pelanggaran serius dan cacat hukum dalam pelaksanaan Pilkada Bintan 2024, termasuk dugaan pelanggaran terkait kegiatan di Taman Relif Antam Kijang.
“Bukti yang kami miliki sangat lengkap. Kami optimis bisa membuktikan fakta hukum di depan para hakim MK,” ujarnya, Senin (23/12).
Agung juga menyoroti peran Bawaslu yang dinilai tidak imparsial, terutama terkait pelaporan dari Panwascam Bintan Timur yang diabaikan. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu dasar penting dalam gugatan untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada oleh KPU Kabupaten Bintan.
“Dalam perkara ini, kami siap beradu argumentasi dan memaparkan bukti-bukti konkret agar demokrasi di Kabupaten Bintan dapat ditegakkan,” tutupnya.
Comment