Tanjungpinang – PT Berkah Pulau Lingga (BPL) menyebutkan adanya dugaan ‘mafia’ perijinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau.
Bahkan dugaan ‘mafia’ perijinan ini tidak main-main, sudah bisa disebut berbentuk kartel-kartel.
Andi Cori Patahuddin, selaku Dirut PT. Berkah Pulau Lingga (BPL) bersama beberapa oraganisasi masyarakat (Ormas) akan melaksanakan audiensi bersama Plt Gubernur Kepri.
Cori sapaan akrabnya merasa dipersulit atas izin Cut and fill yang akan dilaksanakannya di Pulai Air Kulah, Lingga.
“Kita akan membangun Wisata Adventure di wilayah tersebut seluas 214 hektar. Tetapi izin untuk melakukan pematangan lahan atau Cut endvil dipersulit hingga kini,” ujarnya kepada sejumlah awak media, Selasa (14/07/2020) di salah satu hotel di Tanjungpinang.
Cori menduga ada mafia di Dinas yang membidangi perijinan dan investasi tersebut. Sehingga permohonan izinnya tidak diberikan dengan alasan yang tidak masuk akal.
“Padahal, izin dari Kabupaten Lingga semua sudah keluar. Apa saya salah masuk di Dinas tersebut sehingga izin saya dipersulit,” sebutnya dengan nada kesal.
Selama mengurus izin, Cori menduga ada tiga pintu yang disinyalir tempat masuk pengurusan izin yang berbeda beda.
“Ada pintu A,B dan C di sana (PTSP). Saya masuk lewat pintu A yang pengurusannya sesuai prosedur. Anehnya yang masuk pintu C cepat keluar izinnya. Ada apa ya?,” ungkapnya sambil bertanya.
Cori menuturkan, pihaknya dalam membagun Pariwisata Adventure ini didukung oleh tiga Kades di wilayah Pulau Air Kulah.
“Bahkan, Kades dari pulau terdekat di Air Kulah ikut mendukung sehingga semua izin untuk membangun pariwisata ini dikeluarkan oleh Pemkan Lingga,” ujarnya lagi.
Sekarang ini, lanjut Cori, Pulau yang akan dibangun ini jaraknya 30 meter dari permukaan laut makanya butuh pemotongan lahan setinggi 12 meter dan butuh izin untuk pembuangan tanah tetsebut ke Pemprov Kepri.
“Tanggal 14 Maret 2020 kami mengajukan kepada Pemprov Kepri yakni Dinas PTSP. Sampai dua minggu menunggu izinnya tidak keluar dan tidak ada tanggapan. Saya cek rupanya ada gesekan sehingga izin tidak keluar,” terangnya.
“Di Kepri ini ada jaringan khusus untuk mendapatkan izin yang mudah atau tidaknya, legal atau tidak tergantung pintu yang kita masuk,” tambah Cori.
Cori menegaskan, besok dirinya bersama sama ormas lainnya sepakat, meminta Plt Gubernur dan Sekda melakukan audensi untuk mengungkap jaringan ini.
“Kenapa saya tulis dibaju ini hoi gubernur, karena saya melihat dan menduga gubernur sudah masuk dalam jaringan perizinan ini,” tuturnya.
“Ini jaringan yang tidak tersentuh oleh hukum kalau saya nilai,” pungkas Cori. (MK/Red)
Comment