Daftarkan BPJS Ketenagaan Kerjaan, Perusahaan Membandel Denda Rp 1 Milliar

Tanjungpinang – Kepala Kantor pelayanan BPJS Kesehatan Wilayah Provinsi Kepri, dr. Lenny Marlina T.U.M,AAK secara tegas mengatakan bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya BPJS Ketenaga Kerjaan. Apabila masih membandel dan tidak mengindahkan, maka sanksi keras akan diberikan.

“Hukumnya wajib, bila tidak mengindahkan juga, maka sanksi-sanksi akan diberikan kepada perusahaan tersebut. Sanksi itu berupa sanksi administrasi, denda Rp 1 milliar hingga pencabutan ijin,” ujar Lenny saat di acara temu media di Rumah Makan Sederhana, Tepi Laut, pada hari Jumat (31/3).

banner 336x280

Upaya ini, lanjut Lenny sebuah upaya pemerintah untuk menyukseskan program BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Dengan ini, diharapkan seluruh masyarakat untuk memiliki kartu BPJS.

“Kita ingin menuju cakupan semesta tahun 2019. Upaya ini termasuk memindahkan peserta Jamkesnas dan Jamkesda untuk beralih Kartu Indonesia Sehat (KIS) dimaba perubahan dari kartu BPJS,” jelasnya.

Jamkesmas dan Jamkesda ini berganti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), ini sudah termasuk para peserta mandiri dan peserta tanggungan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

“KIS ini nanti juga sama, ada tiga kategori yakni kelas I, kelas II dan kelas III. Para peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan kesertaannya,” ungkapnya.

[sk]

Comment