TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepri memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang sedang menghadapi masalah hukum. Perda tersebut disahkan oleh DPRD Kepri dalam rapat paripurna, Senin Senin (12/6) setelah melalui pembahasan yang panjang serta konsultasi ke berbagai pihak.
Ketua Pansus Ranperda Bantuan Hukum DPRD Kepri, Taba Iskandar, dalam laporannya menyampaikan, Indonesia merupakan negara hukum. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, berbunyi bahwa tanggungjawab negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Hal ini merupakan perwujudan akses terhadap keadilan.
“Selama ini, bantuan hukum belum menyentuh warga miskin. Memang sepatutnya pemerintah daerah perlu membuat Perda yang menjadi pendampingan, penerima dan pemberi bantuan hukum,” katanya.
Kata Taba, sebelum disahkan menjadi Perda, Pansus membahas dan meriset Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Timur. Juga, melakukan konsultasi ke Biro Hukum Kemendagri.
Secara teknis, jelasnya, pelaksanaan Perda yakni setiap masyarakat miskin yang tersangkut hukum, bisa meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Provinsi Kepri. Misal, jika ada yang tersangkut hukum seperti pencurian atau kasus kecil lainnya, bisa meminta bantuan hukum kepada lembaga yang sudah ditunjuk. Dasn sekira ada pembiayaan yang dikeluarkan lembaga bantuan hukum dalam proses bantuan hukum tersebut, akan dibebankan kepada pemerintah melalui kordinasi dengan Biro Hukum.
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan DPRD Kepri yang telah bekerja secara simultan membahas Ranperda bantuan hukum tersebut sehingga cepat disahkan menjadi Perda.
Pemerintah provinsi Kepri menjamin pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, kepada masyarakat Kepri yang membutuhkan pendampingan di persidangan. Lahirnya Perda ini, diharapkan meringankan kalangan masyarakat yang tersandung kasus hukum namun tak mampu mendapatkan pendampingan secara hukum.
“Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Untuk itu, pentingnya Pemprov Kepri memiliki Perda tentang bantuan hukum bagi masyakat kurang mampu,” kata Nurdin.
[sk]
Comment