Lingga  

Zuhardi Akan Lakukan Aksi di Polres dan Kejari Lingga Upaya Dukungan Berantas Mafia BBM

Lingga, SuaraKepri.com – Tokoh pemuda Kabupaten Lingga Zuhardi dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi di depan Kantor Polres Lingga dan Kejari Lingga dalam upaya mendukung upaya aparat penegak hukum (APH) memberantas mafia BBM, Jum’at (02/09/22).

banner 336x280

“Saya yakin tidak hanya 24 ton saja yang kita sinyalir, bahkan lebih, saya akan mendemo di depan kantor Polres Lingga dan Kejari Lingga, karna saya sudah muak demo di sana sini, tapi tidak pernah di tindak seperti suara kami ini suara boneka,” kata Zuhardi dengan tegas.

Bahkan ia menyayangkan, dengan upaya yang sudah dilakukan oleh rakyat dan pemberitaan yang memberitakan persoalan BBM, namun ketegasan dan kejelasan serta transparansi dari penegak hukum tidak jalan.

“Kemana lagi kita akan mengadu jika suara suara rakyat yang bersuara selama ini tidak di respon, jika persoalan BBM di Lingga tidak mendapatkan respon tegas dari aparat hukum, maka kami akan melayangkan surat ke Polda Kepri, dan jika juga tidak di tanggapi, maka kami akan membentang sepanduk mosi tidak percaya,” ucapnya.

Tidak sampai disitu, menurut Zuhardi saat ini temuan aliran BBM subsidi jenis solar yang mengatasnamakan masyarakat Sungai Buluh itu di ungkapkan oleh Asisten II Pemkab Lingga, maka dari itu menurut ia aliran mafia ini bukan lagi main main, sebab pejabat tinggi di pemerintahan yang melaporkan hal ini.

“Laporan ini bukan lagi sembarangan, pejabat tinggi sudah ikut melaporkan temuan ini, sangat tidak masuk akal jika perwakilan DKP Provinsi Kepri mengatakan rekomendasi yang di gunakan yang lama yakni tahun 2012, kami menduga ada kerajaan mafia BBM di Lingga,” ungkapnya.

Diketahui, sebanyak 24 ton BBM jenis solar subsidi telah di ambil setiap bulannya dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBB) Desa Sungai Buluh, lebih kurang lima bulan lamanya, dan pihak SPBB Sungai Buluh memberikan minyak karena oknum tersebut memegang surat keputusan dari DKP Kepri nomor 423.83/DKP-CDKP/62/VII/2022.

Penulis : Febrian S.r

Comment