Tanjungpinang – Pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 1.52 persen pada triwulan II ini, sebenarnya dapat diantisipasi oleh Gubernur. Pemerintah provinsi Kepri seharusnya menggenjot secepat-cepatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri sejak tahun anggaran diketok.
Sayangnya, APBD yang diharapkan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi, justru belum terlihat perannya. Hal ini ditandai dengan menurunnya konsumsi pemerintah yang cukup signifikan pada triwulan II 2017.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri menyebutkan bahwa untuk triwulan kedua ini, konsumsi pemerintah justru kontraksi diangka minus 6.66 persen. “APBD Kepri memang hanya menyumbang 5.23 persen dari total angka pertumbuhan ekonomi. Tapi yang mungkin kita lupa bahwa meski kecil, APBD Kepri ini stimulan. Dia yang menarik pertumbuhan ekonomi Kepri,” kata Kepala BPS Panusunan Siregar, saat rapat koordinasi antara Bank Indonesia dan Komisi II DPRD Kepri di Kantor Bank Indonesia, Jumat (8/9).
Seharusnya, Pemprov Kepri dan jajaran OPD Kepri harus lincah membelanjakan anggaran itu untuk membangun infrastruktur. Dengan begitu, ekonomi Kepri kembali bergairah. Dengan bergairahnya pembangunan, diharapkan dapat mengangkat laju pertumbuhan ekonomi.
“Saya harus jujur mengatakan bahwa secara fakta empiris analistik statistik, OPD Pemprov Kepri belum memainkan perannya. Bagaimanapun juga pengelolaan APBD, dan APBN ada ditangan mereka,” katanya.
Panusunan menambahkan, bahwa akibat dari lambatnya OPD-OPD ini bergerak, ia memprediksi seluruh sasaran yang ditargetkan tahun sulit terealisasi. “Dengan capain pertumbuhan ekonomi yang hanya 1,52 persen, maka target RPJMD untuk tahun 2017 yang ditetapkan pemprov Kepri sebesar 5,85 persen tampaknya tidak mungkin lagi bisa dicapai,” katanya lagi.
Selain APBD, BPS dan Bank Indonesia menyebut tiga sektor andalan Kepri saat ini sedang mengalami “sakit” parah. “Industri pengolahan, Konstruksi dan pertambangan-penggalian turun sangat signifikan. Bahkan industri pengolahan dan pertambangan bahkan mengalami kontraksi (pertumbuhan minus), terburuk dalam tujuh tahun terakhir,” bebernya.
Kepala Kantor Bank Indonesia Gusti Raizal Eka Putra mengatakan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura pekan lalu dapat dijadikan momentum kebangkitan ekonomi Kepri. Maka dari itu, Ia merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menjaga iklim bisnis tetap kondusif. “Untuk jangka pendek, sisi keamanan, regulasi perizinan investasi dan komunikasi dan koordinasi antar instansi dan pelaku usaha harus terus dijaga,” kata Gusti.
Ia juga merekomendasikan agar pariwisata di kelola baik dengan melibatkan ekonomi kemasyarakatan. Harapannya, ekonomi kemasyarakatan dapat ikut berkembang dan menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kepri. “Misalnya di Lagoi. Saya mengusulkan agar setiap hotel disana diwajibkan menggandeng masyarakat menjual souvenir. Jadi masyarakat juga ikut diberdayakan,” usulnya.
Untuk jangka panjang, Kantor Bank Indonesia Kepri merekomendasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kabupaten Natuna dan Anambas bisa difokuskan kepada perikanan. Sebab, hingga saat ini, sektor perikanan belum maksimal dikelola.
Industri pengolahan juga harus dikembangkan untuk jangka panjang dengan mewujudkan industri pendukung bagi bahan bakunya. Sehingga, harga produksi barang tidak mahal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berterimakasih atas masukan yang diberikan pihak Bank Indonesia dan BPS. Kedepan, Ia pun mendelegasikan tugas kepada Komisi II untun menggagas pertemuan dengan OPD-OPD Kepri yang difasilitasi DPRD. “Jadi masukan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada OPD tinggal kita awasi. Karena kami gelisah juga melihat pelambatan ekonomi ini,” kata Jumaga.
Provinsi Kepri, harus bisa mengembalikan kejayaannya seperti tahun tahun sebelumnya. Maka dari itu, Ia berharap seluruh elemen khususnya Pemprov Kepri untuk serius bekerja membangkitkan ekonomi Kepri. “Kalau memang ada kepala OPD yang tidak sanggup, ya diganti saja,” tegas Jumaga.
Ditempat yang sama, ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea mengamini permintaan Ketua DPRD Kepri. Atas dasar itu, Ia meminta kepada Bank Indonesia dan BPS terus memberikan masukan tiap triwulannya kepada DPRD dan Pemprov Kepri untuk dapat mengambil tindakan.
Komentar lainnya datang dari anggota Komisi II Onward Siahaan. Politisi Gerindra ini meminta agar semua pemangku kebijakan untuk tidak mengeluarkan komentar yang membuat bingung masyarakat. Dalam pertemuan itu, hadir juga anggota komisi II lainnya Rudi Chua dan Asmin Patros. (*)
[sk]
Comment