Tanjungpinang, suarakepri.com – Dalam rangka melanjutkan dukungan Pemerintah Australia kepada lndonesia untuk memajukan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, hak-hak disabilitas dan inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil, telah diluncurkan Program Kemitraan pemerintah lndonesia dan Pemerintah Australia untuk lnklusi (Program INKLUSI).
Pada pelaksanaan tahun pertama Program INKLUSI, telah terpilih delapan Mitra CSO yaitu Aisyiyah, SIGAB, Kemitraan, Kapal Perempuan, PEKKA, Migrant Care, BakTl, dan PKBI.
Khusus untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, program INKLUSI dilaksanakan oleh PKBI Daerah Kepulauan Riau (Kepri) dalam melanjutkan program yang telah diberikan, dan mengundang sejumlah stakeholder dalam kegiatan “Rapat Koordinasi PKBI dengan Pemerintah Daerah dan CSO Lokal” di Hotel Comfort. Kamis (28/07)
Adapun lintas stakeholder yang hadir adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kepri, Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) Provinsi Kepri, Dinas Pariwisata (DISPAR) Provinsi Kepri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepri, Dinas Sosial (DINSOS) Provinsi Kepri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kepri, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (KANWILKUMHAM), Yayasan Kompak, RWS dan YEP.
Dalam kegiatan tersebut, Ika Susanti, SST selaku ketua pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Kepri menjelaskan, bahwasanya program INKLUSI merupakan program delapan (8) tahun (2O2O-2O28) yang akan berkontribusi pada kemakmuran lndonesia dengan mendukung tujuan pembangunan, dimana tidak ada satupun yang tertinggal. Serta lebih banyak orang yang termarjinalkan berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lndonesia.
Hasil langsung yang diharapkan dari Program INKLUSI adalah meningkatnya akses bagi masyarakat marjinal di lndonesia terhadap layanan dasar, perlindungan sosial dan perlindungan dari kekerasan (pembangunan di bidang sosial budaya), kewarganegaraan dan partisipasi yang inklusif (pembangunan di bidang politik), dan pemulihan ekonomi dan mata pencahariaan (pembangunan di bidang ekonomi).
Adapun hasil sistematik yang diharapkan adalah menguatnya kolaborasi antara para pemangku kepentingan (pemerintah, OMS, dan aktor kunci lainnya) untuk mempengaruhi perubahan sistemik dalam proses kebijakan pemerintah lndonesia, enabling environment untuk OMS, serta norma-norma sosial dan diskursus publik.
“Demi mensukseskan program INKLUSI, maka perlu adanya peran dari pemerintah daerah untuk terlibat secara langsung. Maka dari itu, melalui kegiatan pada hari ini diharapkan kedepannya PKBI Kepri dapat berkolaborasi dengan OPD dan CSO terkait, tentunya hal ini menyesuaikan dengan poksi dan tupoksi masing-masing pihak yang terlibat,” Ujar Ika.
Dilain Pihak. Any Lindawaty, SH, MH selaku Kepala DP3AKB Pemerintah Provinsi Kerpi mewakili pemerintah daerah Kepri dalam kata sambutannya menyebutkan bahawasanya memang perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder dan membangun komitmen bersama kedepannya.
Tentunya komitmen ini berfokus kepada pelayanan pada umumnya, seperti pelayanan kesehatan dan peningkatan ekonomi demi membangkitkan perekonomian diwilayah Kepulauan Riau, khususnya masyarakat yang termajinalkan atau masyarakat dengan ekonomi rendah.
“Semoga dengan adanya program ini, dapat menuntaskan kemiskinan, stigma dan diskriminasi bagi kelompok yang termarjinalkan. Tentunya hal ini akan berdampak positif dan negatif, namun inilah fenomena yang memang terjadi ditengah masyarakat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan petunjuk dari Allah S.W.T,” Harap Any.
Comment