Tanjungpinang, SuaraKepri – Gubernur Kepulauan Riau H.Muhammad Sani mengadu kepada tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait dana transfer pusat ke Daerah yang dinilai belum begitu menguntungkan bagi daerah, terutama bagi Provinsi Kepri.
Hal ini disampaikan Gubernur Kepri M Sani dalam acara pertemuan dengan tim Banggar DPR RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (2/3/2016).
Diantara yang disampaikan Gubernur pada kesempatan ini adalah menyangkut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintaj daerah. Menyangkut Undang-undang ini Gubernur minta agar DPR RI merevisi karena sudah berusia 12 tahun dan tidak lagi sesuai dengan kondisi perkembangan otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pembagian prosentase Bagi Hasil Pajak dan SDA antara pusat dan daerah.
Selain itu Gubernur juga memohon kepada Pemerintah pusat melalui DPR RI agar penerimaan PNBP dari biaya ijin penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat dibagi hasilkan kepada daerah minimal 50 persen dari total penerimaan PNBP dimaksud, hal ini sebagai bagian dari penerimaan pendapatan daerah.
Selanjutnya dalam penghitungan DAU dan DAK, Sani meminta agar bagian untuk Provinsi Kepri kiranya pemerintah memperhatikan karakteristik wilayah Kepri dikarenakan Kepri merupakan daerah kepulauan; berbatasan dengan negara tetangga dan merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita hanya menginginkan agar karakteristik Kepri ini didukung dengan kebijakan pemerintah yakni menaikkan porsi besaran DAU dan DAK. Dan yang terpenting, penyaluran dana transfer pusat ke daerah tidak mengalami keterlambatan penyaluran dana bagi hasil. Karenma keterlambatan atau tunda salur dapat mempengaruhi likuiditas keuangan daerah dalam APBD,” kata Sani.
Rapat ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak besera beberapa anggota DPRD Kepri, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Lingga Alias Wello, Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra, serta Pimpinan SKPD dan FKPD.
Rombongan Banggar DPR RI sendiri pada kesempatan ini dipimpin oleh Jazilul Fawaid, dengan jumlah rombongan sebanyak 16 orang, termasuk pendamping.
Disamping masalah DBH, hal lain yang menjadi perhatian tim Banggar DPR RI antara lain menyangkut FTZ BBK yang belakangan hangat dibicarakan baik di pusat maupun daerah, terutama menyangkut BP Batam. Selain itu juga menyangkut potensi wisata yang ada di Kepri serta masalah pertahanan dan keamanan yang ada di pulau-pulau.
[sk]
Comment