Jakarta, suarakepri.com – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) membuka Posko dan Kantor Darurat pada Senin (15/07/2024), lima hari setelah penggusuran paksa kantor mereka di Jalan Hang Jebat, Jakarta Selatan. Aksi ini merupakan bentuk protes dan upaya mempertahankan eksistensi organisasi yang telah beroperasi sejak 1957.
DR. Ichsan, Ketua Pengurus Nasional PKBI, mengatakan, pembukaan posko, yang semula dijadwalkan pukul 15.00 WIB, tertunda akibat intervensi aparat keamanan. Meski demikian, puluhan relawan PKBI dari berbagai daerah, bersama organisasi masyarakat sipil pendukung, tetap mendirikan tenda darurat dan membentangkan spanduk di depan kantor yang kini terkunci.
Penggusuran 10 Juli lalu dilakukan tanpa perintah pengadilan, mengakibatkan hilangnya dokumen penting dan terganggunya program-program PKBI di seluruh Indonesia. Organisasi ini telah menempati gedung tersebut sejak 1970, yang merupakan hibah dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin.
“Pembukaan posko ini adalah simbol perjuangan kami melawan ketidakadilan. PKBI telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari enam dekade, dan kami tidak akan menyerah begitu saja,” tegas Ichsan.
Dilokasi yang sama. Nita Koba, relawan PKBI Jawa Barat, mengungkapkan kekecewaannya. Dirinya menerangkan bahwa PKBI yang mempelopori gerakan Keluarga Berencana sebelum terbentuknya BKKBN, telah diakui secara nasional atas perannya dalam menurunkan angka kematian ibu dan pengendalian populasi. Bahkan, pendirinya, dr. R. Soeharto, telah dianugerahi penghargaan pemerintah pada 2022 lalu, justru kini dilecehkan dengan pengusiran sepihak oleh pemerintah setempat.
“Selama 67 tahun, PKBI telah menjadi garda terdepan dalam program Keluarga Berencana, penanganan stunting, dan layanan kesehatan reproduksi. Ironisnya, kontribusi kami dibalas dengan pengusiran,” ujarnya.
Disisi lain. Adam, perwakilan WALHI Nasional menyatakan solidaritasnya dan menerangkan bahwasanya PKBI dan koalisi masyarakat sipil berencana untuk terus mengoperasikan Posko Rumah Perjuangan, dan menuntut pengembalian kantor, serta dialog terbuka dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Berbagai organisasi dari seluruh Indonesia telah menyuarakan keprihatinan mereka atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang perlindungan hukum bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan hubungan antara pemerintah dengan lembaga non-pemerintah yang telah lama berkontribusi pada pembangunan nasional.
“Penggusuran ini mencederai semangat kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil. PKBI bukan sekadar organisasi, tapi bagian dari sejarah pembangunan kesehatan Indonesia,” tutup Adam dengan tegas.
Comment