Jakarta, suarakepri.com – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyatakan keprihatinan mendalam atas penggusuran paksa kantornya di Jalan Hang Jebat, Jakarta, oleh pemerintah pada 10 Juli 2024.
Persoalan ini sudah berlangsung sejak lama. Berikut adalah kronologis kepemilikan lahan berdasarkan informasi yang diperoleh awak media Suara Kepri.
- 1970: PKBI mulai menempati lahan di Hang Jebat, Jakarta Selatan, berdasarkan SK Gubernur DKI saat itu.
- 1999: Departemen Kesehatan melalui Pemkot Jakarta Selatan mendapatkan sertifikat hak pakai atas lahan tersebut yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria.
- 2016: Terbit Pergub DKI No. 207/2016 yang menjadi dasar klaim Pemkot Jakarta Selatan.
- 10 Juli 2024: Pengusiran PKBI dari lokasi tersebut oleh sekitar 100 personel Satpol PP dengan dukungan aparat kepolisian dan TNI.
Tindakan penggusuran ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Muhamad Isnur, Ketua Umum YLBHI, mengkritik tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum dan bentuk kesewenang-wenangan.
Menurutnya, lahan tersebut berstatus non-executable, yang berarti meskipun ada putusan pengadilan mengenai kepemilikan atau penggunaan lahan, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cara memaksa pengosongan atau penguasaan fisik.
Status non-executable menunjukkan bahwa tidak ada kewenangan bagi pihak mana pun untuk mengambil alih atau mengusir penghuni lahan secara sepihak meskipun ada putusan hukum. Hal ini menjadi dasar utama keberatan PKBI atas tindakan penggusuran tersebut.
“Tindakan itu tidak berdasarkan perintah eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini jelas melanggar prinsip due process of law,” ujar Muhammad Isnur.
Dilain sisi. Nawawi Bahrudin, kuasa hukum PKBI, menyatakan bahwa penggusuran ini sangat merugikan organisasi pelopor gerakan Keluarga Berencana tersebut dan bertentangan dengan pernyataan dari Kementerian Kesehatan dalam Memori Kontra Peninjauan Kembali tanggal 2 Maret 2023 yang menyebutkan bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) secara utuh.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada layanan kesehatan yang disediakan oleh PKBI. PKBI menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk menghormati putusan pengadilan dan mengutamakan penyelesaian yang adil serta sesuai hukum.
“Kami berharap masalah ini segera diselesaikan sehingga dapat kembali menjalankan misi melayani masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi,” pungkas Nawawi Baharuddin, Kamis (15/08).
PKBI terus mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi aset dan kepentingannya serta memastikan bahwa hukum ditegakkan demi kepentingan semua pihak.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam wawancara ekslusif menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Tanah tersebut telah tercatat di Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN dengan sertifikat yang sah. Kami terbuka untuk pendekatan yang menguntungkan semua pihak,” ujar Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Sampai berita ini diturunkan, belum ada perkembangan lebih lanjut dari sengketa lahan tersebut. Namun, dukungan terhadap PKBI terus bergulir melalui petisi online yang telah memperoleh lebih dari 9.000 tanda tangan.
Informasi perkembangan kasus ini dapat dilihat melalui link resmi PKBI.
Perlu diketahui. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah lembaga swadaya masyarakat pelopor terbentuknya keluarga berencana di Indonesia. Berdiri sejak 1957, PKBI telah berperan aktif dalam layanan Keluarga Berencana, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), dan advokasi untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi.
PKBI Nasional memiliki 25 kantor daerah di tingkat provinsi, 185 cabang di tingkat kabupaten/kota, dan mengelola 25 Klinik kesehatan reproduksi di 17 provinsi, termasuk 3 klinik konseling kesehatan mental.
Comment