TANJUNGPINANG, SuaraKepri.com – Sekda Anambas Raja Tjelak Nur Djalal hadir selaku saksi dalam sidang dugaan korupsi dana sisa percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) senilai Rp 4,8 miliar untuk 4 tersangka yakni Handa Risky, Surya Darma Putra, Welli Indra dan Efian.
Sidang untuk keempat tersangka dilakukan secara terpisah menjadi dua. Yakni sidang dengan tersangka Handa Risky digelar pada Senin 31 Agustus 2015, sementara sidang kedua dengan tersangka Surya Darma Putra, Welli Indra dan Efian digelar Kamis, 3 September 2015. Majelis hakim yang memimpin sidang keempat tersangka sama yakni hakim ketua Jupriyadi, didampingi hakim anggota Lindawati dan M Fatan. Sementara Jaksa Penuntut Umum Noviandri dan kawan kawan.
Pada kedua sidang tersebut, Sekda Anambas Radja Tjelak Nur Djalal memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan majelis hakim, penutut umum serta penasehat terdakwa. Hadir dalam kursi pengunjung istri dan putri dari Radja Tjelak Nur Djalal.
Pernyataan yang disampaikan Sekda Anambas, dirinya ternyata tidak memerintahkan sisa dana PPID dimasukkan dalam rekening simpanan sementara (simsem). Menurutnya, pengajuan tersebut sudah dari bawah, yakni dari kuasa bendahara umum daerah (BUD) dan Surya Darma Putra selaku PPK. Menurutnya, dana sisa PPID semestinya disetor ke kas negara. Namun karena nomor rekening yang dituju ternyata belum lengkap maka disetor ke rekening simsem.
“Pihak yang mengetahui nomor rekening untuk tujuan ke kas negara yakni kuasa BUD, Pejabat Penata Keuangan (PPK) Surya Darma Putra dan bendahara Evan,”sebut Radja Tjelak.
Sementara itu, penasehat hukum salah satu terdakwa Hermansyah mengaku heran, kenapa dana sisa PPID dari pusat senilai Rp4,8 miliar harus dianggarkan kembali dalam APBD Perubahan dalam pos mata anggaran tak terduga , padahal dana tersebut dari APBN. “Pos anggaran tak terduga biasanya rawan penyimpangan, sama dengan bansos,”sebutnya.
[sk]
Comment